Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37. Djalan jang ditoendjoekkan oléh Pemerintah dalam hal mendirikan perkoempoelan koperasi.

Tetapi apabila si penjimpan diketahoei, maka djika hal jang terseboet diatas masih djoega dilakoekan, maka boléh djadi sekali penjimpan-penjimpan itoe atau sebagian daripada merékaitoe, walau bagian jang terketjil sadja mempoenjaï pikiran, bahwa perdjandjian akan mengembalikan oeroenan itoe diroesakkan sadja.

„Pada pikiran saja hendaknja didjaga baik-baik, soepaja Pemerintah tidak dapat tjela jang sedemikijan itoe.

Dari sebab itoe adalah saja memandang perloe soepaja oeroenan itoe selainnja dari ketjoewalian jang terseboet diatas, ; dlkembalikan kepada jang poenja hak. Bilamana amtenar pemerintahan menimbang perloe oentoek beroepaja mengadjak si penjimpan mengoentoekkan oeroenannja bagi kebadjikan 'oemoem, maka adjakan itoe hendaknja dilakoekan setelah oeroenan itoe dikembalikan, sehingga si penjimpan tidak terpaksa menoeroet adjakan itoe.

Soerat-édaran Diréktoer Pemerintahan-dalam-Negeri tanggal 26 November 1913 No. 396/A.

Pada

diberi nasihat tentang pertanjaan, kedoedoekan manakah sepatoetnja haroes dipegang, terhadap kepada pergerakan prijaji Boemipoetera pada beberapa tempat di tanah Djawa oentoek mengadakan perkoempoelan koperasi, jang soenggoeh atau jang disangkanja soenggoeh, bagi kemadjoean pernijagaan dan pentjaharian lain-lain.

Berhoeboeng dengan soerat édaran saja tanggal 15 September 1912 No. 4877 ')> jaïtoe tentang Pekerdjaanpindjaman ra'jat, maka Pemerintah memperingatkan hal itoe kepada Toewan-toewan sebagai berikoet.

Tidak salah lagi, bahwa memadjoekan koperasi itoe adalah masoek soewatoe oepaja oentoek menambah kema'moeran ra'jat.

Dari sebab itoe apabila amtenar pemerintah soeka memberi bantoean akan pendirian koperasi, maka hal itoe diizinkan oléh Pemerintah, asal sadja baik pimpinannja, djangan pekerdjaan itoe sampai djadi sija-sija atau salah, jang dapat mendatangkan kesoesahan atas pekerdjaan itoe atau mendjadikan hati orang sjak atas kepandaian pegawai Negeri jang bersangkoetan.

Lihatlah § 33.

Sluiten